Pemerintah Kota Subulussalam terus berupaya untuk mengoptimalkan pengawasan dana desa demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengawasan dana desa memegang peranan penting dalam memastikan bahwa alokasi anggaran yang diberikan benar-benar digunakan untuk kepentingan pembangunan desa secara efektif dan efisien.
Menurut Bapak Ali Surya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Subulussalam, pengawasan dana desa perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel. “Kami terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan dana desa agar tidak terjadi penyalahgunaan atau korupsi,” ujarnya.
Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah kota adalah dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan dana desa. Hal ini sejalan dengan pendapat Pak Budi, seorang ahli ekonomi yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. “Dengan melibatkan masyarakat, akan lebih mudah untuk mengawasi penggunaan dana desa dan memastikan bahwa program-program pembangunan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga melakukan kerjasama dengan lembaga pengawas keuangan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Kami terbuka untuk dilakukan pemeriksaan oleh BPK demi menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa,” ungkap Bapak Ali Surya.
Namun, tantangan dalam mengoptimalkan pengawasan dana desa tetap ada. Pak Ahmad, seorang aktivis masyarakat, menyoroti peran aparat desa yang seringkali kurang proaktif dalam melaksanakan pengawasan. “Kami berharap agar aparat desa lebih aktif dalam memantau penggunaan dana desa sehingga tidak ada celah untuk praktik korupsi,” kata Pak Ahmad.
Dengan langkah-langkah yang telah diambil, diharapkan pengawasan dana desa di Kota Subulussalam dapat terus ditingkatkan demi terwujudnya pembangunan desa yang berkualitas dan berkelanjutan. Semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga terkait, perlu bersinergi untuk mencapai tujuan tersebut.