Strategi pencegahan penyalahgunaan anggaran di Subulussalam menjadi perhatian utama bagi pemerintah daerah dalam upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di wilayah tersebut. Dengan adanya strategi yang tepat, diharapkan anggaran yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat.

Menurut Bupati Subulussalam, strategi pencegahan penyalahgunaan anggaran merupakan hal yang sangat penting dalam memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. “Kita harus selalu waspada terhadap potensi penyalahgunaan anggaran yang bisa merugikan masyarakat secara keseluruhan,” ujar beliau.

Salah satu strategi yang bisa diterapkan adalah dengan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), transparansi merupakan kunci utama dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran. “Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran oleh pemerintah dan mengidentifikasi potensi penyelewengan,” kata beliau.

Selain itu, penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal juga merupakan bagian dari strategi pencegahan penyalahgunaan anggaran. Inspektorat Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu bekerja sama secara sinergis dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran di Subulussalam. “Kerjasama antara inspektorat dan BPK sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran anggaran sudah sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Kepala BPK Perwakilan Subulussalam.

Dengan adanya strategi pencegahan penyalahgunaan anggaran yang terintegrasi dan komprehensif, diharapkan tingkat korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat ditekan. Masyarakat pun diharapkan dapat turut serta dalam mengawasi pengelolaan anggaran demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan transparan di Subulussalam.