Mengoptimalkan Penanganan Temuan Audit demi Peningkatan Kinerja di Subulussalam


Mengoptimalkan penanganan temuan audit demi peningkatan kinerja di Subulussalam menjadi prioritas utama bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Temuan audit yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu ditindaklanjuti dengan segera agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran yang dapat merugikan masyarakat.

Menurut Bupati Subulussalam, Ahmad Faisal, mengoptimalkan penanganan temuan audit merupakan langkah penting dalam menciptakan good governance di daerah tersebut. “Kami harus serius dalam menindaklanjuti temuan audit yang ditemukan oleh BPK. Hal ini merupakan wujud tanggung jawab kita sebagai pelayan masyarakat,” ungkapnya.

Dalam upaya mengoptimalkan penanganan temuan audit, Pemerintah Kota Subulussalam telah melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk inspektorat daerah dan seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Hal ini dilakukan agar setiap temuan audit dapat ditindaklanjuti dengan segera dan memberikan efek positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam, penanganan temuan audit yang efektif akan memberikan dampak positif bagi kinerja pemerintah daerah. “Dengan mengoptimalkan penanganan temuan audit, pemerintah daerah dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik,” ujarnya.

Selain itu, Roy Salam juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi penanganan temuan audit. “Masyarakat sebagai pemegang kepentingan utama harus terlibat dalam proses penanganan temuan audit. Hal ini akan menciptakan kontrol sosial yang efektif dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran,” tambahnya.

Dengan mengoptimalkan penanganan temuan audit demi peningkatan kinerja di Subulussalam, diharapkan pemerintah daerah dapat menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Langkah ini juga akan memperkuat integritas dan kredibilitas pemerintah daerah di mata masyarakat dan stakeholder terkait.