Peran masyarakat sangat penting dalam mendorong transparansi dana otonomi khusus Subulussalam. Dana otonomi khusus merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah tertentu untuk pengembangan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, seringkali dana ini tidak transparan dalam penggunaannya.

Menurut Bambang Widjojanto, mantan Deputi Koordinator Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), transparansi dana otonomi khusus menjadi kunci utama dalam pencegahan korupsi. “Masyarakat harus aktif mengawasi penggunaan dana otonomi khusus agar tidak terjadi penyalahgunaan,” ujar Bambang.

Dalam konteks Subulussalam, masyarakat memiliki peran penting dalam memastikan transparansi dana otonomi khusus. Mereka harus aktif meminta informasi kepada pemerintah daerah tentang penggunaan dana tersebut. Selain itu, masyarakat juga dapat membentuk lembaga pengawas independen untuk mengaudit penggunaan dana otonomi khusus.

Menurut Yuliana Kusuma, seorang aktivis anti-korupsi, “Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dana otonomi khusus dapat mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan dana tersebut.” Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam upaya menciptakan transparansi dalam penggunaan dana otonomi khusus.

Pemerintah daerah juga harus memberikan akses informasi yang mudah kepada masyarakat mengenai penggunaan dana otonomi khusus. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih mudah mengawasi dan memantau penggunaan dana tersebut. Transparansi dalam pengelolaan dana otonomi khusus akan memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan daerah Subulussalam.

Dengan demikian, peran masyarakat dalam mendorong transparansi dana otonomi khusus Subulussalam sangat penting untuk menciptakan tata kelola keuangan yang baik dan mencegah terjadinya korupsi. Semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan bahwa dana otonomi khusus digunakan secara efisien dan transparan demi kemajuan daerah Subulussalam.