Peran tata kelola anggaran publik dalam pengelolaan keuangan Kota Subulussalam menjadi sangat penting dalam menjaga keuangan daerah agar bisa berjalan dengan efisien dan transparan. Menurut Bambang Widjojanto, mantan Deputi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tata kelola anggaran publik yang baik akan membantu mengurangi risiko terjadinya korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Tata kelola anggaran publik mencakup proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban anggaran. Dengan adanya tata kelola anggaran publik yang baik, diharapkan setiap pengeluaran keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas dan transparan.
Dalam konteks Kota Subulussalam, peran tata kelola anggaran publik menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Menurut Rudi Hartono, seorang pakar tata kelola anggaran publik, “Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan membawa dampak positif bagi masyarakat, seperti peningkatan kualitas layanan publik dan pembangunan infrastruktur yang lebih merata.”
Namun, tantangan dalam implementasi tata kelola anggaran publik di Kota Subulussalam juga tidak bisa dianggap enteng. Dibutuhkan komitmen dan kerja sama yang kuat antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola anggaran publik yang berkualitas.
Dalam upaya meningkatkan tata kelola anggaran publik, Pemerintah Kota Subulussalam telah melakukan berbagai langkah, seperti meningkatkan transparansi anggaran melalui laman resmi yang menyediakan informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan pendapat Soemarno, seorang ahli tata kelola anggaran publik, yang mengatakan bahwa transparansi anggaran merupakan kunci utama dalam menciptakan tata kelola anggaran publik yang baik.
Dengan demikian, peran tata kelola anggaran publik dalam pengelolaan keuangan Kota Subulussalam tidak bisa dipandang sebelah mata. Diperlukan komitmen dan kerja sama semua pihak untuk menjaga keuangan daerah agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.